Pengisian Anggota BPD Tahun 2023

 

Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2023

 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Adalah lembaga perdujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD bisa disebut sebagai parlemen di desa. BPD adalah lembaga baru di desa pada masa otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan fungsinya, BPD bisa disebut sebagai lembaga kemasyarakatan. Dikarenakan bersesuaian dengan pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat.

Anggota BPD adalah para wakil dari penduduk desa yang berhubungan berdasarkan keterwakilan wilyah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD tersusun dari ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lain. Masa jabatan anggota dari BPD adalah 6 tahun dan bisa diankat atau diusulkan kembali untuk masa jabatan satu kali pada berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Kepala Desan dan Perangkat Desa

            Nah, sehubungan akan berakirnya masa jabatan BPD Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo sebagaimana Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/2906/405.17/2017 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Masa Keanggotaan Tahun 2017 - 2023 maka dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo akan menagdakan rekrutmen Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaran Desa (BPD).

 

Dasar Pelaksanaan :

1.        Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

2.        Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 

3.        Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 

4.        Keputusan Kepala Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo 140/55/405.30.06.2004/2023 tentang Penetapan Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

5.         Keputusan Kepala Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo 140/56/405.30.06.2004/2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian  Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo;

Telah dilaksanakan musyawarah Sosialisasi dan pembentukan Panitia Pemilihan BPD ( Badan Permusyawaratan Desa ) pada tanggal 06 September 2023 yang dihadiri oleh Camat Sooko, Kepala Desa Sooko, Perangkat Desa, Kamituwo, Unsur RT, Unsur karang Taruna, unsur LPMD, PKK dan Lembaga Desa Lainnya.

Dalam musyawarah tersebut mensepakati :

1.      Desa Sooko membutuhkan 9 wakil BPD, dengan ketentuan Dukuh sooko 3 orang, Dukuh dalangan 2 Orang, Dukuh Sombro 2 Orang, Blimbing 1 orang, Keterwakilan Perempuan 1 Orang

2.      Panitia Terdiri dari 5 orang, sebagaimana Keputusan Kepala Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo 140/56/405.30.06.2004/2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian  Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponroogo, yaitu:

a.      Ketua                 : TUMARI

b.      Wakil Ketua      : PANGARSO BUDI PRASETYO

c.       Sekretaris         : JOKO SUMARTO

d.      Bendahara        : LATIEF JUNAIDI

e.      Ketua Seksi      : MANURI

3.      Dengan tahapan

NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
1	12 - 20 September 2023	Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD
2	3-4 Oktober 2023	Penelitian Berkas dan penyampaikan Surat untuk melengkapi berkas Bakal Calon Anggota BPD
3	5 - 9 oktober 2023	Kesempatan melengkapi berkas Bakal Calon Anggota BPD
	10 oktober 2023	Penetapan Calon Anggota BPD

Adapun persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota BPD adalah sebagai berikut :

1.      Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2.      Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

3.      Berusia paling rendah 20 (dua Puluh Tahun) atau sudah/pernah menikah;

4.      .Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

5.      Bukan sebagai Aparatur Pemerintah Desa;

6.      Bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD;

7.      Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;

8.      Bertempat tinggal di desa bersangkutan; dan

9.      Bagi Calon Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah harus bertempat tinggal di dukuh bersangkutan;

      Keberadaan BPD Sangat besar harapan untuk perubahan kearah lebih baik tentang pelaksanaan berdesa, salah satunya dengan pengisian BPD ini, dibutuhkan sumbangsih pikiran yang besar dari masyarakat demi terciptanya cita cita besar kemajuan dan kenyamanan dalam berdesa. Maka, diperlukan masyarakat dengan komitmen bersama yang kuat demi terwujud cita-cita tersebut. Jadilah bagian dari perubaha tersebut. Jangan sampai kita terdiam dalam kemunduran.

UNDUH CONTOH FORMAT PENDAFTARAN  

SKELUMIT TENTANG BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD merupakan penyambung lidah masyarakat desa. Bisa dibilang, Badan Permusyawaratan Desa adalah “parlemen” di pemerintahan desa. Perihal BPD tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Pengisian anggota BPD dilakukan berdasarkan keterwakilan wilayah dan satu orang dari keterwakilan perempuan. Untuk memilih wakil perempuan yang mumpuni dan mampu memperjuangkan kepentingan perempuan, pemilihan dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Para anggota BPD yang terpilih kemudian akan menjabat selama enam tahun dan dapat dipilih lagi untuk masa keanggotaan maksimal tiga kali secara berturut-turut atau tidak. Mengacu pada peraturan perundang-undangan, anggota BPD diharuskan berjumlah ganjil dengan jumlah paling sedikit lima orang dan maksimal sembilan orang. Untuk unsur pimpinan, terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat yang diadakan secara khusus. Para anggota akan ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Fungsi dan tugas

Badan Permusyawaratan Desa terdapat beberapa fungsi yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa, yakni : 

1.   Fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Selain itu, dengan menjadi wakil masyarakat, ada sejumlah tugas yang harus dilakukan para anggota Badan Permusyawaratan Desa.

2.    Tugas-tugas tersebut, yakni: menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; menyelenggarakan musyawarah BPD; menyelenggarakan musyawarah desa; membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades); menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk Pilakdes antarwaktu; membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa; melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa; menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan   

Keanggotaan BPD Tahun 2017.