Mengunduh Aplikasi Desa di Ponorogo

 Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah berupaya untuk menertibkan Administrasi yang dikelola Oleh Pemerintah Desa.

Hal ini tentu untuk mengefesienkan kinerja Aparatur Pemerintah Desa, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang - Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014. Pemerintah Desa Saat ini sudah beda jauh dengan pemerintah desa tempo dulu. Pemerintah Desa yang masih memiliki pola pikir tempo lama akan tertinggal jauh. Pemerintah Desa harus mampu dan mampu berinovasi dan berusaha mandiri. Pemerintah Desa saat ini bukan lagi Obyek kerja namun Subyek, apalagi dengan diberinya otonomi desa. Namun Demikian Desa harus berupaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada, tidak dengan semaunya sendiri....

Saat ini masyarakatpun harus mualai partisipatif bukan hanya kritis. Sehingga perlunya Sosialisasi baik program kerja, kegiatan maupun pelaksanaan Pemerintah Desa. Bentuk bentuk Transparansi yang demikain ini sangatlah diperlukan sebagai tertuang dalam undang - undang Desa maupun Peraturan Pemerintah tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang - Undang Desa dan peraturan lain terkait dengan Desa. Sehingga bagi aparatur pemerintah desa tentu tidaklah ringan kerjanya. 

Untuk memperingan kinerja para Aparatur Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya maka pemerintah kabupaten Ponorogo mensosialisasikan beberapa program.

Pemerintah Desa harus Punya Planing tidak hanya otodidak dan semaunya Kepala Desa dan Perangkat Desa namun harus menyerap aspirasi masyarakat yang tertuang dalam RPJMDesa yang terlah dibahas dalam Msuyawarah Dusun dan dilanjutkan  Msuyawarah Desa. 

Pemerintah Desa kalau pingin maju tentu harus memiliki e-Planing dan e-budgeting. Tahapan yang harus diperhatikan adalah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengendalian. 

Aplikasi yang diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk diakses Desa

• SIPD (Perencanaan menuju e-planing) 
• Siskeudes (Pengelolaan Keuangan dari BPKP)
• Prodeskel (Potensi dan Perkembangan Desa dari Permendagri) 
• DCC (Data Desa Center dari Provinsi Jawa Timur)
• Simanis (Pengelolaan Administrasi dari Provinsi Jawa Timur)  
• Sipades (Pengelolaan Asset Desa dari Permendagri) 
• DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kemensos) 
• eHDW 
• eDMC 
• OMSPAN dari kementeri keuangan   
• PNBP dari kementeri keuangan   
• DJPONLINE dari kementeri keuangan